TemuanSurvei adalah : (i) hanya 14,1 % warga menyatakan telah menerima bantuan sosial pemerintah. Jenis bantuan sosial terbesar yang didapatkan yaitu dalam bentuk sembako senilai 76,5 %. (ii) Berdasarkan asal sumber bantuan, asal bantuan terbesar berasal dari pemerintah pusat yaitu 49,1 %, diikuti pribadi dan komunitas sebesar 22,6%.
Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Medan25 Juli 2022 1231Jawaban yang tepat adalah E. Perhatikan penjelasan berikut, ya. Sinonim adalah persamaan makna kata. Untuk menemukan sinonim sebuah kata, kita dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI dan Tesaurus Bahasa Indonesia. Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, kata 'mengutamakan' memiliki makna yang sama dengan kata mendahulukan, memprioritaskan, mementingkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, persamaan kata “mengutamakan” dari bagian teks eksposisi di atas adalah mendahulukan. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah E.
faktorlain mengapa bantuan pemerintah dinilai kurang adil dan merata adalah distribusi bantuan tidak tepat sasaran dan dengan cakupan yang terlalu sempit untuk menjadi efektif, masih kurang jelas dalam memetakan sasaran kelompok masyarakat, yaitu masyarakat miskin dan kelompok rentan, atau juga termasuk kelompok menengah ke bawah lainnya yang
Konferensi pers Mensos Juliari tentang jaring pengaman sosial Rp110 Triliun. Dok. Kemensos Jakarta, IDN Times - Pemerintah sudah mulai membagikan bantuan sosial bansos bagi masyarakat di Jabodetabek yang terdampak virus corona atau COVID-19. Namun, sejumlah kelurahan dan desa masih banyak yang pembagiannya tidak hal itu, Menteri Sosial Mensos Juliari Batubara mengatakan bahwa data pembagian bansos di Jabodetabek diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, dan bukan diatur dari pemerintah pusat."Mekanisme pendataannya atau alokasi per kelurahan/desa diserahkan full ke daerah. Kami pemerintah pusat tidak mengatur hal tersebut, supaya nanti tidak kacau," kata Juliari dalam keterangan tertulisnya, Senin 27/4.1. Mensos minta ketua RW atau kepala desa pimpin pembagian bansosMenteri Sosial Juliari P Batubara Dok. Kemensos Juliari sudah memprediksi bahwa pembagian bansos memang tidak akan merata. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah daerah bisa mengatur pembagian bansos dengan tepat."Sudah pasti ada yang tidak terima. Makanya penyelesaiannya silakan pemda atur. Sebenarnya dibicarakan antar warga, dipimpin Ketua RW atau kepala desa bisa kok," ujar Juliari. Baca Juga Viral Bupati Boltim Kritik Bansos, PAN Beliau Berjuang untuk Rakyat 2. Mensos minta masyarakat gotong-royong soal bansosKemensos Sosial menyalurkan Bantuan Sosial Tunai BST di Tangerang, Sabtu 25/4/ dok KemensosJuliari kemudian berpesan agar masalah bansos juga dibutuhkan gotong-royong dari masyarakat. Ia mengingatkan agar masyarakat yang sudah mendapatkan bansos hingga dua kali, bisa diberikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan bansos."Rakyat kita kan punya semangat gotong-royong. Kalau yang sudah dapat, terus dapat lagi, dikasih ke yang belum dapat. Saya yakin dapat diselesaikan secara kekeluargaan di level warga. Adat kita sudah seperti itu," Bansos sudah dibagikan kepada warga JabodetabekIlustrasi bansos DKI Jakarta Instagram/Aniesbaswedan Sebelumnya, Kementerian Sosial Kemensos resmi membagikan bantuan sosial berupa sembako kepada warga DKI Jakarta yang terdampak pandemik virus corona atau COVID-19. Bantuan tersebut disalurkan secara simbolis oleh Menteri Sosial Mensos Juliari Batubara pagi ini."Baru saja kita menyaksikan secara simbolis tadi pagi, mewakili Bapak Presiden, untuk hari ini kita melakukan distribusi paket sembako ke wilayah-wilayah di DKI Jakarta," kata Juliari yang disiarkan langsung melalui channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin 20/4.Juliari mengatakan, bansos tersebut khusus diberikan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Ia menambahkan, bansos untuk wilayah Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang akan segera menyusul dan didistribusikan."Ini khususnya bagi warga yang terdampak COVID-19 di DKI Jakarta dan nanti menyusul di wilayah di sebagian Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Tangsel, dan Kota Bekasi," ujar diaKemensos yang bekerja dengan berbagai pihak dalam pendistribusian sembako, seperti PT Pos Indonesia dan juga ojek daring, Juliari berharap agar dengan kerja sama tersebut maka pendistribusian sembako bisa tepat sasaran."Kami berharap agar dapat tepat sampai di keluarga-keluarga yang memang paling membutuhkan," ucap dari pemerintah itu akan diberikan kepada 1,2 juta warga DKI Jakarta dan 600 ribu warga Bodetabek. Bansos sembako akan diberikan dalam waktu 3 bulan ke Jokowi minta bansos ada pengawasan dan tepat sasaranDok. Biro Pers Kepresidenan Terkait bansos itu, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengingatkan agar pendistribusian bisa dimulai dari wilayah DKI Jakarta, dan menyusul wilayah Bodetabek. Ia juga ingin agar bansos yang diberikan tepat sasaran."Saya ingin agar bansos kepada yang kurang mampu ini betul-betul tepat sasaran," kata Jokowi yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin 20/4.Agar bansos tersalurkan dengan tepat, Jokowi pun meminta untuk dilakukan pengawasan, terutama untuk di lapangannya."Ada cek lapangan, sehingga barang-barangnya itu bisa diterima penerimanya dengan baik, dan sekali lagi bisa benar tepat sasaran," ujar Jokowi. Baca Juga Ridwan Kamil Siapkan Skema Sembilan Pintu Bantuan untuk Warga JabarJAKARTA Akurasi data penerima bantuan sosial diperlukan agar penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19 tepat sasaran.. Data yang tidak akurat mengakibatkan bantuan yang disalurkan salah sasaran, bahkan ada yang menerima bantuan ganda. Di sisi lain, ada warga yang seharusnya diprioritaskan mendapat bantuan, justru tidak mendapatkannya. Foto Menteri Sosial Juliari Peter Batubara Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sosial Mensos Juliari Batubara melaporkan progres bantuan sosial pemerintah yang disalurkan di tengah pandemi Covid-19. Dari laporan Juliari, penyaluran bantuan belum ada yang mencapai 100%.Pertama, bansos reguler dalam wujud Program Keluarga Harapan PKH. Menurut Juliari, realisasi per Juni ini mencapai 95,4% atau 9,543 juta keluarga penerima manfaat KPM sudah menerima dana yang total berjumlah Rp 2,24 triliun. Sisanya KPM belum menerima bantuan atau sekitar Rp 130 miliar."Insya Allah sampai akhir bulan akan tersalurkan sehingga pencapaian bisa 100% atau 10 juta penerima manfaat," kata Juliari dalam keterangan pers secara virtual dari Jakarta, Rabu 17/6/2020. Kedua, bansos reguler dalam wujud Bantuan Pangan Non Tunai BPNT atau kartu sembako. Dari target 20 juta KPM, sudah tersalurkan 18,3 juta KPM. Juliari bilang ada sejumlah kendala yang mengakibatkan target itu belum tercapai 100%."Mengingat saat pandemi harus menyesuaikan dengan protokol-protokol kesehatan dan sebagian besar dari sisa target itu berada di wilayah yang memang remote atau tidak mudah terjangkau. Insya Allah bulan depan bisa mencapai 20 juta keluarga untuk kartu sembako atau BPNT sehingga target tersebut bisa tercapai," ujar bansos khusus pandemi Covid-19. Untuk paket sembako yang disalurkan di Jabodetabek, dari enam tahap dalam tiga bulan penyaluran yang dimulai April, sudah diselesaikan empat tahap. Sekarang sedang memasuki tahap kelima 15 Juni hingga 29 Juni. Juliari bilang pada 14 Juli 2020, gelombang pertama akan selesai dengan target 1,9 juta informasi, program bansos sembako Jabodetabek akan diteruskan sampai Desember dengan besar atau nilai yang diturunkan dari Rp menjadi Rp per bulan per KPM."Mengenai KPM kami berikan kewenangan ke daerah untuk beri data. Kami sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov DKI Jakarta beberapa hari lalu karena mendapat konfirmasi untuk Juli hingga Desember pemprov akan fokus ke program lain dan tidak melanjutkan progran bansos sembako yang mereka jalankan bulan ini," kata Juliari."Sehingga target keluarga yang menerima bansos sembako DKI yang di tahap 4 sampai 6 berjumlah 2,1 juta keluarga, di Juli sampai Desember menjadi 1,3 juta. Di tahap 4 sampai 6 masih berlanjut dengan 2,1 juta keluarga, 1,3 juta oleh Kemensos, dan 800 ribu oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk Juli sampai Desember menjadi 1,3 juta keluarga dan akan dikelola atau handle seluruhnya oleh Kemensos," bansos tunai BST yang direncanakan berlangsung dalam tiga tahap. Sekarang, menurut Juliari, sudah memasuki tahap kedua. Realisasi per hari sekitar 73,3% dari target 9 juta atau 6,59 juta keluarga dengan total nilai Rp 3,96 triliun yang sudah disalurkan ke menjelaskan, pada tahap pertama, ada kendala di sejumlah daerah yang belum bisa memenuhi alokasi atau kuota yang diberikan. Oleh karena itu, Juliari berharap target 9 juta itu bisa terpenuhi saat tahap ketiga berakhir."Kami sudah koordinasi dengan Kemendagri yang keluarkan telegram ke daerah yang belum melakukan perbaikan data dalam penyaluran atau percepatan penyaluran bansos tunai di daerah. Kendala lain di lapangan adalah tetap harus memperhatikan protokol kesehatan sehingga tidak bisa membiarkan antrean terlalu panjang, berdesakan. Kami sudah meminta PT POS agar jam operasional kantor sampai jam 10 malam dan juga membuka loket pembayaran tidak di dalam kantor pos tapi juga di kantor kelurahan dan balai desa," ujar Juliari."Kendala lain daerah remote area akan melakukan penyaluraan sekaligus tiga tahap sehingga orang atau keluarga yang mendapatkan bantuan tersebut datang langsung ambil tiga tahap Rp 600 rb jadi Rp 1,8 juta sehingga tidak perlu lagi kembali ke loket atau kantor pos untuk terima bansos sehingga penyalurannya jadi lebih cepat," lanjut politisi PDIP tersebut. [GambasVideo CNBC] Artikel Selanjutnya Intip untuk Cek Bansos Tunai Rp 300 Ribu miq/dob
BLTDana Desa disalurkan dalam dua gelombang. Per bulannya, masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000, namun pada gelombang kedua jumlah bantuan yang diterima lebih rendah yakni Rp 300.000 per bulannya.
JAKARTA, - Pemerintah menggelontorkan berbagai skema bantuan untuk membantu masyarakat selama pandemi Covid-19. Dana triliunan rupiah itu dikucurkan untuk program jaring pengaman sosial. Berbagai bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang ekonominya terdampak itu, bantuan ini diharapkan kembali bisa mendongkrak perekonomian yang tumbuh minus 5,32 persen pada kuartal II 2020. Berikut daftar bantuan yang dikucurkan pemerintah selama pandemi 1. Bantuan sembako Bantuan sosial berupa paket sembako dikucurkan sejak awal pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia pada Maret. Bantuan ini diberikan bagi warga di DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Baca juga Polisi Beri Bantuan Sembako kepada Ibu Pencuri Sawit meski Hukum Tetap Jalan Untuk di DKI Jakarta, bansos sembako diberikan kepada 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta keluarga. Jumlah sembako yang diberikan senilai Rp per bulan dan diberikan selama tiga bulan. Anggaran yang dialokasikan 2,2 triliun. Selanjutnya, bansos sembako untuk wilayah Bodetabek diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau keluarga. Jumlah besarannya sama, yakni Rp per bulan selama 3 bulan. Total angarannya Rp 1 triliun rupiah. Dengan demikian, total ada 4,2 juta warga di Jabodetabek yang akan mendapat bansos sembako ini. Total keseluruhan nilai sembako yang diterima tiap warga selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni adalah Rp 1,8 juta. Belakangan, pemerintah memperpanjang program ini sampai Desember, namun nilainya berkurang menjadi Rp per bulan. 2. Bantuan sosial tunai Sama dengan bantuan sembako, program ini juga dikucurkan sejak awal kasus Covid-19 muncul di Indonesia. Bedanya, bantuan tunai ini menyasar warga di luar Jabodetabek. Program ini memberikan dana secara tunai sebesar Rp kepada masyarakat selama 3 bulan, yakni April, Mei, dan Juni. Baca juga Mensos Bantuan Sosial Tunai untuk Daerah 3T Dicairkan Sekaligus Tiga Tahap Belakangan juga program ini diperpanjang sampai Desember. Namun, nilai uang tunai yang diterima berkurang jadi Rp Bantuan ini diberikan bagi warga terdampak Covid-19 baik yang sudah atau belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS milik Kementerian Sosial Kemensos. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengajukan penerima bantuan. Data pengusulan kemudian akan diverifikasi oleh tim Kemensos guna memastikan yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar penerima bantuan pemerintah pusat yang lain yang telah ada sebelum pandemi, sehingga tidak terjadi data ganda. Bantuan disalurkan melalui transfer ke rekening masing-masing penerima atau lewat PT Pos Indonesia. 3. BLT dana desaPemerintah juga mengalihkan sebagian anggaran dana desa untuk BLT ini demi mengahadapi dampak ekonomi pandemi Covid-19. BLT Dana Desa disalurkan dalam dua gelombang. Masing-masing gelombang terdiri dari tiga tahapan. Gelombang pertama diberikan pada bulan April tahap I, Mei tahap II, dan Juni tahap III. Per bulannya, masing-masing keluarga penerima manfaat KPM akan mendapatkan bantuan sebesar Rp Baca juga Mendes Tinggal 1 Persen Desa yang Belum Salurkan BLT Dana Desa Sementara itu, gelombang kedua diberikan pada bulan Juli tahap IV, Agustus tahap V, dan September tahap VI. Jumlah bantuan yang diterima lebih rendah yakni Rp per bulannya. Penyaluran BLT Dana Desa tahap I telah direalisasikan oleh desa yang menyasar sebanyak KPM dengan dana sebesar Rp 4,69 Triliun. Pada tahap II, sebanyak desa telah menyalurkan BLT Dana Desa sebesar Rp 4,05 triliun untuk KPM. Kemudian, pada tahap III, terdapat desa dengan rincian KPM dan dana sebesar Rp 2,07 triliun. Penyaluran tahap IV telah direalisasikan oleh 645 desa yang menyasar KPM dengan dana sebesar Rp 17,55 miliar. 4. Listrik gratis Pemerintah juga memberikan insentif tarif listrik pelanggan yang terdampak pandemi Covid-19. Baca juga Subsidi Listrik PLN Akan Bengkak Rp 10,7 Triliun Setiap Tahun Insentif ini berupa pembebasan tagihan, diskon listrik, penghapusan biaya minimum, dan penghapusan abonemen. Selain memperluas jangkauan pelanggan, periode pemberian insentif diperpanjang hingga Desember 2020. Total anggaran untuk program insentif tarif listrik tersebut sekitar Rp 15,39 triliun terhadap 33,6 juta pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Pelanggan yang mendapatkan subsidi listrik yakni pelanggan 450 VA, dan 900 VA subsidi. Keringanan tagihan listrik kemudian diperluas untuk usaha UMKM, yakini 900 VA bisnis dan 900 VA industri. Awalnya, listrik gratis berlaku untuk 3 bulan, namun kemudian diperpanjang hingga akhir tahun. 5. Kartu Prakerja Kartu Prakerja dirilis pemerintah untuk membantu karyawan yang terkena PHK dan pengangguran. Peserta dari program ini akan mendapatkan bantuan insentif untuk pelatihan kerja sebesar Rp 1 juta per bulannya. Pemerintah memberikan dana sebesar Rp bagi peserta yang lolos sebagai penerima Kartu Prakerja 2020. Riciannya, sebesar Rp digunakan untuk membayar pelatihan online Kartu Prakerja. Sisanya, untuk insentif. Baca juga Bagaimana jika Tak Lolos Kartu Prakerja Gelombang 5? Adapun insentif Kartu Prakerja terdiri dari dua bagian, yakni insentif pasca-penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp per bulan selama 4 bulan Rp Kemudian, insentif pasca-pengisian survei evaluasi sebesar Rp per survei untuk 3 kali survei Rp 6. Subsidi gaji karyawan Baru-baru ini, pemerintah memutuskan mengucurkan bantuan subsidi gaji bagi karyawan swasta. Karyawan yang mendapat subsidi ini adalah mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 37,7 triliun untuk program bantuan subsidi gaji ini. Penerima subsidi gaji akan menerima bantuan Rp per bulan selama 4 bulan. Pembayarannya dilakukan selama 2 tahap atau Rp 1,2 juta setiap penyaluran. Baca juga Kapan Subsidi Gaji Rp Mulai Ditransfer? Ini Kata Pemerintah Sampai saat ini, pemerintah telah mengantongi 12 juta rekening calon penerima bantuan subsidi gaji. Pemberian BLT BPJS Ketenagakerjaan ini akan disalurkan secara bertahap. Pemerintah juga meminta perusahaan pemberi kerja proaktif menyampaikan data nomor rekening karyawan penerima bantuan. 7. BLT usaha mikro kecil Terakhir, pemerintah mengucurkan bantuan para pelaku usaha mikro kecil berupa dana hibah atau bantuan langsung tunai BLT. Skemanya, yakni kucuran bantuan modal usaha Rp 2,4 juta yang ditransfer lewat rekening. Program ini resmi diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Senin 24/8/2020 kemarin. Pada hari peluncurannya itu, bantuan ini sudah disalurkan kepada satu juta usaha mikro kecil. Selanjutnya, bantuan akan terus dibagikan secara bertahap sampai mencapai 12 juta usaha mikro kecil pada September mendatang. Baca juga BLT UMKM Rp 2,4 Juta Sudah Diluncurkan Presiden, Begini Skema Pencairannya Anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk program ini mencapai Rp 22 triliun. Pemerintah mengaku sudah mengantongi data para pelaku usaha mikro kecil yang layak mendapat bantuan ini. Namun, para pelaku usaha mikro kecil juga diharapkan bisa aktif mendaftarkan diri ke dinas koperasi terdekat. Syaratnya, pelaku usaha tersebut belum pernah menerima bantuan pinjaman dari perbankan. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Adajuga bansos sembako dari pemerintah daerah yang disalurkan melalui Bulog saat itu. (JPG) RADARSOLO.ID - Mabes Polri dan Kementerian Sosial (Kemensos) mulai mengusut temuan sembako yang dikubur di Lapangan Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kota Depok, Jumat (29/7) lalu.
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Otonomi daerah adalah suatu sistem dari pemerintahan yang didalamnya meliputi wilayah dalam negara tersebut unutk diberikan tanggungjawab dalam mengurus dan mengatur urusan pemeritahan di wilayah tersebut dengan batas tetntentu. Diterapkannya tonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk memberikan hak penuh dalam mengurus urusan pemerintah, pembanguna tingkat lokal, dan pengembanagn ekonomi kepada daerah - daerah tertentu. Di Indonesia, setiap daerahnya memiliki pemrintah daerah masing - masing yang biasa disebut dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah Indonesia masih memiliki banyak PR dalam melaksanakan kewenangannya, salah satu contoh yang saya ambil disini adalah kewenangan dalam melakukan pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan adalah suatu upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan din Indonesia, salah satu upaya dalam pengentasan kemiskian di Indonesia adalah dengan menghilangkan kondisi ketidakmampuan kelompok atau seseirang dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Pengentasan kemiskinan adalah suatu upaya yang sanagt membutuhkan partisipasi baik dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun masyarakat dari negara itu sendiri. Untuk mencapai hasil yang signifikan dalam melakukan upaya pengentasan kemiskinan perlu dilakukan suatu pendekatan yang menyeluruh dan bersifast - Langkah dalam melalkukan upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dari berbagai aspek diantaranya, aspek Pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, pengaman sosial, dan partisipasi masyarakat. Dalam aspek Pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan akses Pendidikan, karena itu adalah kunci untuk menurnukuan angka kemiskinan dalam jangka Panjang. Dengan membuat banyak program program Pendidikan yang lebih berkualitas dapat menolong masyarakat miskan untuk mengembangkan kemampuan mereka sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatn kerja mereka. Program Pendidikan tersebut seperti program beasiswa dan program pelatihan keterampilan. Pada aspek Kesehatan dapat dilakukan dengan meningkatkan fasiilitas dan akses terhadap layanan Kesehatan. Mulai dari beberapa hal dasar seperti perawatan Kesehatan, perawatan anak, akses obat obatan dan juga akses vaksinai, maupun dengan dibuatnya program bantuan Kesehatan bagi rakyat yang kurang mampu secara merata. Pada aspek ekonomi hal yang daapt membantu dalam melakukan upaya pengentasa ekmiskinan yaitu dengan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Diantaranya pembukaan dan perluasan lapangan pekerjaan, akses untuk emndapatkan modal usaha, pelatihan keterampilan, pengembangan sektor - sektor ekonomi di daerah yang masih kurang, dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Infrasutruktur juga merupakan aspek yang dapat membantu upaya pengentasa kemiskinan. Dengan menignkatkan fasilitas infrastruktur dasar seperti, jalan, listrik, air bersiuh, dan akses komunikasi. Dikarenakan semua hal diatas sangat berpengaruh dalam membuka peluang ekonomi baru di daerah terpencil dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup maysrakat di daerah terpencil tersebut. Kemudian dalam aspek pengaman sosial yang meliputi, bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, subsidi makanan bantuan tunai, dan lain - lain. Program dalam aspek tersebut juga sangat berperan aktif dalam membantu upaya pengentasan saja, pengentasan masyarakat juga membutuhkan bantuan dari masayarakat, oleh karena itu aspek parsitipasi masyarakt juga menjadi aspek penting dalam pengentasan kemiskinan, dalam pengentasan kemiskinan juga sangat penting untuk mengikutkan masyarakat dalam proses pangambilan keputusan. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, Pendidikan, dan akses ke informasi dapat membantu dalam mencapai tujuan dari upaya pengentasan untuk sampai saat ini masih banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam mencapai tujuan yang maksimal dalam upaya pengentasan kemiskian. Dan tantangan itu juga terdapat pada setiap aspek - aspek yang mempengaruhi pengentasan kemiskinan. Beberapa tantangan yang umumnya dihadapi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya yaitu sebagai berikutKeterbatasan sumber daya biak sumber day finansial maupun sumber daya manusia. Keterbasan sumber daya ini sanagt mempengaruhi pemerintah dalam melaksanakan program ini. Karena berdamapak pada sulitnya pemerintah memberikan fasilitas yang memadai untuk masyarakat keahlian dan kapasitas, keahlian dan kapasitas pemerintah mungkin masih kurang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan program ini. Untuk merancang hasil yang efektif dari program ini sangt diperlukan keahlian yang karena itu, untuk mendapatkan hasil yang efektif perlu dilakukannya pelatihan agar dapat menghasilkan keahlian yang memadai dari pemerintah untuk melaksanakan program yang tidak efektif, ppemreintah juga perlu memaksimalkan koordinasi dan kerja sama antar anggota agar nantinya program ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Karena jika tidak ada koordinasi dan Kerjasama yang baik implementasi dari program ini akan sangat regional, seharusnya pemerintah juga menilik beberapa daerah yang dinilai masih sangat memiliki keterbatasan baik itu keterbatasan infrastruktur maupun keterbatasan sumber daya, karena masih banyak daerah yang masih memiliki keterbatasan itu sehingga program ini masih terhambat untuk wewenang dan tindak korupsi, sudah tidak dipungkiri jika kita mengaitkan korupsi dengan pemerintahan Indonesia, ini adalah salah satu hal yang sangat lumrah di kalangan elit politik Indonesia yang masih banyak menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemerintah, dampak dari kesalahan ini adalah terhambat program yang telah direncakan menajdi gagal tidak memiliki penjabaran diatas kita paham bahwa unutk melewati tantangan terebut banyak yang harus dikoreksi dari kalangan pemerintah dalam menjalankan wewenengnya. Untuk melewati hal tersebut diperlukan Tindakan yang konkret seperti peningkatan mutu, kapasitas, dan keahlian pemerintah daerah setelah semua itu dirasa cukup barulah melakukan penigkatan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program tersebut, dan juga perbaikan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi. Serta pemerintah juga perlu melakukan evaluasi pada setiap program yang direncanakan. Sebagai mahasiswa juga kita harus mengedepankan rasa cinta tanah air dengan membantu dalam mebangun negeri kita tercinta ini ini, karena mahasiswa juga adalah bentuk dari suara rakyat, dimana peran mahasiswa sangat diperlukan untuk mewujudkan otonomi daerah yang baik dalam mengurangi tingkat kemiskinan, sebagai mahasiswa juga kita harus aktif dalamMemberdayakan sumber daya manusia yang ada untuk pembangunan jiwa sosial tinggi. Ketika sudah menjadi sarjana harus kembali ke daerah asal nya dan membangun daerahnya dibantu pemerintah agar kemiskinan bisa menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap aspek-aspek yang menghambat pertumbuhan mahasiswa aktif mari bersama sama mewujudkan cita-cita suatu negara dengan menjalankan hak yang sebagaimana mestinya agar dapat memajukan suatu daerah melalui otonomi daerah. Sebagai generasi penerus yang mampu menjadikan hambatan tersebut untuk lebih semangat mengeyam pendidikan yang lebih tinggiagar nantinya dapatikut berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan danpengentasan kemiskinan Lihat Kebijakan Selengkapnya
Anjurandari pemerintah Rp.600.000/keluarga membuat APBDes tidak mencukupi untuk seluruh warga yang berhak menerima sehingga tidak bisa merata. Jika besaran bantuan yang diberikan diubah menjadi Rp.200.000/keluarga maka jumlah penerimanya akan lebih banyak dan bisa merata.
LurahBintara, Sudarsono mengatakan bahwa pembagian voucher datang dari inisiatif warga yang peduli akan sesama. Semangat gotong royong ini lantas diapresiasi karena dinilai dapat meringankan beban pemerintah dalam memberikan bantuan sosial. Pasalnya, kata Sudarsono, bantuan sosial dari pemerintah belum merata diberikan ke warga terdampak Covid-19.
BansosCovid-19 oleh pemerintah kepada warga, tidak selalu merata dan tepat sasaran. Namun, bansos Covid-19 yang disalurkan oleh pemerintah kepada warga, tidak selalu merata dan tepat sasaran. Kamis, 30 Sptember 2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek, melakukan rapat koordinasi Bantuan Sosial Pangan (BSP) di Gedung Bhawarasa
Masalahdata masih saja menghantui penyaluran bantuan sosial bagi warga yang terdampak Covid-19. Untuk bansos tunai misalnya, data penerima belum sampai 100 persen yang masuk ke pusat. Belum lagi persoalan sinkronisasi data di sejumlah daerah hingga pemda yang lempar tanggung jawab. Masalah itu disampaikan Mensos Juliari Batubara kemarin (8/5). Dia menjelaskan,target penerima bansos tunai RpupCKU.
